tabsrecent(blogpost)/Politik,Beritanya,Kejadian,INTERMEZO

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Kapan lalu memang muncul sebuah fitnah keji HOAX yang merugikan salah satu paslon dan merugikan para pengurus Masjid, karena nama mereka menjadi sangat tercemar karena mencampuradukan agama dengan urusan Politis, tapi setelah diselidiki, salah satu postingan awal yang menyebarkan hal ini lewat facebook adalah akun bernama Akmal Burhanuddin, ini dia postingannya, bisa saja dia mendapatkan dari orang lain, tapi dari pantauan sepertinya dia termasuk paling awal dari penyebarnya, silahkan disimak



BACA - CERITA LENGKAP TENTANG HOAX MASJID YANG TAK MAU DENGAN PENDUKUNG AHOK




Jakarta- Penerbar fitnah keji yang mencatut nama pengurus Masjid Al-Waqfiyah Salemba yang
menyatakan bahwa siapa saja yang mendukung Paslon Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI tidak di urus jenzahnya saat meninggal nanti ternyata adalah pendukung Paslon Anies-Sandi dengan nama Facebook Akhmad Burnannuddin .(Baca: Fitnah Kejam yang Pilih Ahok Jenazahnya Tidak Diurus)
[ads-post]
Akhmad Burhanuddin termasuk paling awal yang mengunggah berita kejam tersebut ke akun Facebooknya, tepatnya pukul 07.04 pagi WIB.

Selain Akhmad Burnannuddin, Fitnah yang begitu keji atas nama agama itu juga ikut disebarkan oleh akun-akun dan media afiliasi gerakan Islam radikal seperti Portal Cyber Muslim.

Dapat kita lihat disini begitu kejinya tim dan pendukung Anies sandi membuat fitnah seperti di atas, Anies Baswedan beserta tim dan pendukungnya menggunakan agama hanya menjadi sarana untuk memuaskan nafsu kekuasaan.

(gerpol)

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Kasus penodaan Agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah memasuki masa persidangan yang ke-sebelas, bahkan dengan kasus dan sibuknya dirinya dalam sidang, Ahok tetap memperoleh posisi teratas dalam Pilkada Serentak tanggal 15 Kemarin, kini di sidang Ahok kesebelas, inilah para saksi yang akan diintai keterangannya,



Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang kesebelas kasus dugaan penodaan agama, dengan terdakwa Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Anggota tim advokasi dan hukum Bhinneka Tunggal Ika pembela Ahok, Edi Danggur, menyebutkan ada empat ahli yang akan hadir. Dari keempat ahli itu, dua di antaranya adalah ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu ahli agama Islam, Yunahar Ilyas dan ahli hukum pidana, Abdul Chair Ramadhan.

"Dua ahli lagi dari luar MUI. Ada Miftachul Akhyar, ahli agama Islam dari PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Mudzakkir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta," kata Edi, Senin (20/2/2017).
[ads-post]
Pada dua persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum Ahok konsisten menolak perwakilan dari MUI sebagai saksi ahli. Penyampaian keberatan disampaikan langsung di hadapan majelis hakim.

Namun, dari dua kali persidangan itu, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto memutuskan pengadilan tetap mendengarkan kesaksian ahli dari penuntut umum.

Majelis hakim juga mencatat poin keberatan tim kuasa hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hasil akhir persidangan nanti.

Selain empat ahli pada hari ini, tercatat masih ada sejumlah nama ahli untuk agenda sidang berikutnya. Mereka adalah Muhammad Rizieq Shihab sebagai ahli agama Islam yang ditugaskan oleh MUI, ahli Bahasa Indonesia asal Universitas Mataram, Husni Muadz, serta dua ahli hukum pidana, Edward Omar Sharif Hiariej dan Yuskamnur.

Setelah penuntut umum selesai mendatangkan saksi ahli, akan tiba giliran kuasa hukum untuk menghadirkan saksi fakta maupun ahli. Edi mengungkapkan, pihaknya berencana menghadirkan total 20 orang saksi fakta dan ahli.[kmp]

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Memanasnya hubungan Indonesia Dengan Freeport tampaknya sangat disorot oleh media dan dunia, pasalnya kebijakan tegas presiden Jokowi tentang ijin export PT Freeport ditolak oleh freeport dan bahkan mereka mengancam akan melakukan pemecatan massal, lantas apa solusi yang tepat untuk perselisihan antara keduanya, simak komentar berikut



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai ketidaksepahaman antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah dapat diselesaikan tanpa melalui jalur peradilan luar negeri atau arbitrase.

Menurut Agus, pemerintah bisa saja mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tak hanya itu, dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017 juga bisa dirombak agar PTFI tak bersikukuh bahwa statusnya tetap Kontrak Karya (KK) sesuai ketentuan UU Minerba.
[ads-post]
"Tapi mengubah UU kan tidak sekonyong-konyong memerlukan waktu yang singkat sehingga apa yang ditawarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan adalah solusi memang di dalam (pendekatan) bisnis," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/2).

Namun, perubahan UU tersebut, dipastikan Agus tak bermaksud menuruti apa yang diinginkan oleh PTFI.

Baca - Jokowi Buat Freeport Umumkan Force Majuere

Lebih dari itu, perubahan UU justru bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya konsisten mematuhi aturan yang telah dibuat sekaligus menyelaraskan secara runut seluruh aturan yang hendak diberlakukan.

"Walau ada divestasi, harus buat smelter dan sebagainya, kita tetap hargai KK. Namun tak boleh mengabaikan UU," tegas Agus.

Namun, jika PTFI tetap bersikeras membawa masalah terkait pemberian izin ekspor dan ketentuan status KK menjadi IUPK ke arbitrase, maka Agus menilai pemerintah Indonesia justru akan siap untuk menyambut tantangan PTFI.

"Arbitrase adalah sengketa yang dibawa secara teknis, dan dari Kementerian ESDM yang jago (penanganan arbitrase) juga banyak. Kita siapkan. Sekali lagi, kami tidak ingin memperlemah atau bersinggungan dengan UU yang ada," pungkasnya.

Seperti diketahui, Freeport McMoran Cooper & Gold Inc., induk PTFI berencana membawa permasalahan dengan pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase bila dalam 120 hari tak menemukan titik temu dengan pemerintah terkait izin ekspor dan status KK yang diinginkan oleh PTFI. (cnn)

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Aksi 212 yang berlangsung hari ini dengan tujuan Gedung DPR, tampaknya dianggap oleh sebagian orang mempunyai unsur muatan politis yang dalam, berikut penjelasannya.



Baca - FPI Takutkan Aksi 212 Akan Berujung Makar

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nadlatul Ulama (PTNU) keberatan atas pencantuman nama kampusnya sebagai peserta rapat jelang aksi damai bersama ulama dan umat Islam (Aksi 212) yang akan digelar di kawasan DPR RI, besok (Selasa, 21/2).

Hal itu disampaikan oleh Presidium Nasional BEM PTNU, Nica Ranu Andika, saat jumpa pers di kampus Universitas Nadlatul Ulama (UNU), Jakarta Pusat, Senin (20/2)
[ads-post]
"Mahasiswa UNU tidak akan ikut turun ke jalan di aksi 212 besok. Kami menilai gerakan tersebut politis dan berpotensi memecah belah rakyat Indonesia," kata Ranu.

BEM PTNU juga mengajak segenap mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa NU, untuk tetap menjaga sikap toleransi terhadap sesama dan tetap aktif menangkal tindakan radikalisme di Indonesia.

Baca - Massa Akan Tiduri DPR Jika Tuntutan tidak Dipenuhi

"BEM PTNU tak mendukung aksi yang mengatasnamakan kepentingan Islam yang merupakan kepentingan sepihak. Kami akan selalu netral dan menjaga integritas NKRI," tegas Ranu.

Menurut dia, Aksi 212 besok hanya akan merusak independensi dan idealisme gerakan dan nalar mahasiswa. BEM PTNU juga berencana menuntut pihak yang mencantumkan nama UNU untuk ikut aksi 212 besok. [rmol]

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Aksi 212 Yang berlangsung Hari ini tidak diikuti oleh FPI dan Rizieq Shihab, pasalnya mereka ternyata takut kalau kalau ada aksi makar dan akan berujung seperti 12 orang yang ditangkap sebelumnya, hal inilah yang dikhawatirkan oleh FPI, yaitu agenda lain yang tersembunyi.



Front Pemuda Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2). Mereka mendesak aparat Kepolisian untuk bersikap pada rencana aksi 212 yang disinyalir sebagai upaya penggiringan pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi.

"Jika benar ada ke arah makar, maka Polisi jangan segan-segan untuk tangkap pelaku dan aktornya di balik aksi 212 itu," tegas Koordinator aksi FPI Muhammad Fadloly Al-Barkah.
[ads-post]
Dia curiga, FUI masih berafiliasi dengan Front Pembela Islam dan GNPF-MUI yang sebelumnya melakukan aksi-aksi di Jakarta. Bendera agama juga dirasanya masih sebagai senjata untuk menghabisi salah satu calon tertentu di Pilkada DKI Jakarta.

"Saya melihat agak aneh dengan aksi kali ini, urusan Pilkada Jakarta jadi masuk ke ranah DPR. Yang gagal paham saya atau politisi DPR yang mainkan wayangnya itu," beber dia.

Fadloly juga menyoroti pilihan lokasi aksi di depan Gedung DPR RI. Sebab, momentum ini dianggap sejalan dengan proses angket yang sedang dibikin akrobat politik di parlemen.

"Tak terbayang entah sampai kapan agama dipakai untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Lantas, apa ada agenda lain selain tujuan politik," ujarnya.

Oleh karenanya, dia menyimpulkan bahwa ini tujuan politis menggagalkan salah satu calon berkeyakinan lain di Pilkada DKI putaran kedua.

"Jika ingin menuntut Ahok dilengserkan, bukankah jalur politik di parlemen kubu anti Ahok sudah menggulirkan hak angket? Jika mereka menuntut stop kriminalisasi ulama, ulama yang mana? Bukankah ada alat bukti Rizieq Shihab melakukan tindakan asusila? Sayangnya semua diabaikan," tandasnya.

Dalam aksinya, mereka juga menggelar sejumlah spanduk bertuliskan "Polisi segera tangkap pelaku aksi makar 212, Urusan Pilkada jangan bawa-bawa umat, Beda politik bukan berarti bermusuhan dan Pilih 2 atau 3 sama saja kita masih saudara". [RMOL]

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Induk PT Freeport Indonesia, Freeport-McMoRan Inc, mengumumkan status force majeure kepada para mitra dagangnya di luar negeri. Kondisi kahar itu dinyatakan karena Freeport belum mendapatkan izin ekspor konsentrat dari pemerintah Indonesia sehingga tak bisa memenuhi kontrak penjualan ke luar negeri.


Seperti dikutip Reuters, pengumuman status force majeure itu dinyatakan Freeport pada Jumat pekan lalu, 17 Februari 2017. Sejak 12 Januari 2017, izin ekspor perusahaan berakhir. Pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin ekspor baru karena belum memenuhi syarat.

Tambang Grasberg di Papua yang dioperasikan Freeport dan tambang BHP Billiton Escondida di Cile merupakan penghasil tembaga terbesar di dunia. Keduanya menguasai 10 persen pasokan tembaga dunia. Pada 10 Februari lalu, BHP Billiton Escondida juga menyatakan kondisi kahar karena pemogokan pekerja. “Kedua tambang itu sedang offline dan itu sekitar 2 juta ton pasokan—hampir 10 persen dari pasokan tembaga dunia—dan merupakan masalah besar,” kata analis Jefferies Chris LaFemina.
[ads-post]
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebetulnya telah menerbitkan surat rekomendasi ekspor bagi PT Freeport Indonesia. Ekspor disetujui untuk konsentrat tembaga dengan volume 1,23 juta ton hingga 16 Februari 2018.

Dalam keterangan tertulis pekan lalu, juru bicara Kementerian Energi, Sujatmiko, mengatakan rekomendasi ekspor diberikan karena Freeport mengirim surat permohonan pada 16 Februari 2017. Perusahaan berkomitmen meneruskan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga (smelter) di Gresik, Jawa Timur, sebagai syarat terbitnya izin ekspor. Saat ini, pembangunan smelter itu baru mencapai 13 persen. Jika dalam enam bulan realisasi smelter tidak sesuai dengan rencana, rekomendasi ekspor bakal dicabut.

Kuota ekspor yang diperoleh Freeport kini lebih kecil dibanding sebelumnya. Pada periode Agustus 2016-Januari 2017, Freeport memperoleh kuota 1,4 juta ton tembaga. Kuota ekspor konsentrat bersyarat pertama kali diberikan pemerintah pada Juli 2014 sebesar 756 ribu ton. Namun, saat itu, izin ekspor hanya diberikan untuk enam bulan.

Rekomendasi ekspor dikeluarkan setelah pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Freeport. Namun Freeport malah menolak status IUPK lantaran syarat stabilitas fiskal dan legal yang mereka ajukan tidak dipenuhi.


Freeport mau mengubah usaha kontrak karya menjadi IUPK asalkan kebijakan fiskal bagi mereka bersifat nail down alias tetap seperti dalam kontrak karya.

Dalam IUPK, kebijakan fiskal menggunakan sistem prevailing alias mengikuti kebijakan yang berlaku. “Kami belum sepakat karena merasa belum ada kepastian jaminan investasi,” kata juru bicara Freeport, Riza Pratama.

Freeport menganggap kebijakan fiskal nail down sebagai jaminan investasi. Namun Riza tidak menjawab pertanyaan Tempo tentang izin ekspor yang telah disetujui pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Energi telah menerbitkan IUPK Freeport berdasarkan permohonan perusahaan pada 26 Januari 2017. Kementerian menganggap surat itu sebagai sikap resmi perusahaan yang mengajukan status IUPK. Belakangan, Freeport membantah telah mengajukan perubahan dari kontrak karya ke IUPK.[tmp]

πŸ™ RUMAHINJECT πŸ™

Banjir didearh Cipinang Melayu memang menjadi sorotan kemarin, pasalnya 2 calon Gubernur DKI memang berencana meninjau lokasi, tapi setelah diselidiki apa sebabnya banjir DI Cipinang Melayu ini hanyalah karena jebolnya Tanggul, mari kita simak informasinya



Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, banjir yang melanda Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, baru pertama kali terjadi. Penyebab utamanya adalah tanggul Kali Sunter yang jebol. Tanggul itu berada di Villa Bukit Nusa Indah, Kota Bekasi.

"Yang kami khawatirkan seharusnya (banjir) di Ciliwung, kejadiannya malah di Kali Sunter," kata Teguh saat meninjau lokasi banjir di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Senin, 20 Februari 2017.

Teguh menjelaskan, pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan normalisasi Kali Sunter untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Di wilayah Jakarta Timur normalisasi dilakukan di tujuh kelurahan, termasuk Kelurahan Cipinang Melayu. Salah satu bagian normalisasi, yakni pemancangan papan turap (sheet pile) belum sepenuhnya dilakukan di wilayah banjir RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu.
Akibatnya, air meluap dan mengalir ke wilayah permukiman warga di RW 03 dan RW 04 Cipinang Melayu. Bila pembebasan lahan sudah rampung 100 persen, menurut Teguh, pembangunan sheet pile diperkirakan selesai pada Maret atau April 2017.
[ads-post]
Kini, sebanyak 16 bidang lahan telah dibeli pemerintah. Namun, ada 36 bidang yang masih dalam proses pembebasan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Teguh mengatakan, pembangunan sheet pile oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) tidak dapat dilakukan lantaran masih tersendat persoalan pembebasan lahan.

"Kita akan kejar terus termasuk pembangunan infrastruktur (oleh) BWSCC akan kita kejar terus sama seperti di Bukit Duri. Tadi juga disampaikan dari BWSCC bahwa Maret-April akan dikejar progresnya untuk penutupan (sheet pile) sehingga air tidak meluap kemari," jelas Teguh.

Saat ini, tercatat 165 kepala keluarga dengan total 465 warga yang mengungsi di masjid Universitas Borobudur. Teguh mengaku, pemerintah telah melakukan upaya preventif dengan membangun bronjong batu kali yang dimulai sejak Minggu, 19 Februari 2017. Akan tetapi, pembangunan sempat terhenti karena intensitas curah hujan yang tinggi. Melalui upaya itu, diharapkan debit air dapat berkurang untuk sementara waktu.

"Paling lama seminggu ini selesai, cepat lah kalau batu kali. Kita material ada, tenaga ada, cuma tinggal alamnya aja nih," ujar Teguh. [tmp]
SHARE ARTIKEL INI AGAR LEBIH BANYAK PEMBACA
ADS

Bagaimana pendapat anda setelah membaca artikel diatas, jangan lupa tinggalkan jejak dan tuliskan komentar yang relevan, ajak pula temanmu untuk membaca info ini dengan menggunakan tombol share yang ada!! Terima kasih sudah sempat datang.
NB : Mobile Version paling bagus dilihat di Google Chrome

tabsrecent(blogpost)/random,ISLAM,WORLD

About Me

My photo

FB Page - https://www.facebook.com/SUARANKRISEJATI/
Hallo perkenalkan nama saya adalah Zona Baca yang mana akun G+ ini saya buat untuk berkomunikasi dengan anda dan digunakan untuk memberikan informasi kepada Anda semua, jika anda kebetulan datang ke Halaman Profil ini, jangan sungkan tambahkan saya sebagai teman Anda, Meskipun nama ini tidak mencerminkan nama yang benar benar dari akta, tapi setidaknya anda dapat berkomunikasi dengan baik dengan saya, Jadi tunggu apa lagi , Jangan lupa add saya dan tambahkan kedalam lingkaran pertemanan anda  - Jangan lupa Pula kunjungi blog  ini - http://rumahinjectssh.blogspot.com  yang merupakan sarana saya dalam menyampaikan sebuah informasi dan juga sebagai sarana untuk mengisi waktu luang yang bisa bermanfaat, Tidak ada manusia sempurna tetapi saya akan selalu berusaha lebih baik lagi dalam merawat dan mengisi halaman-halaman ini. - Jangan lupa berikan informasi yang Anda baca kepada teman teman anda juga. Selamat Membaca - Karena Membaca Adalah Sumber Ilmu Yang Berharga.
Powered by Blogger.